Mengawali tahun, seluruh jajaran pimpinan satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2023 pada Jumat (13/1) di Rimbawan I, Manggala Wanabakti Jakarta. Kedua dokumen tersebut merupakan penegasan komitmen untuk mewujudkan target kinerja dan melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perjanjian Kinerja 2023 ini ditandatangani oleh 20 pimpinan satuan kerja BSILHK (1 Sekretariat, 4 Pusat Standardisasi Instrumen, 2 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen, dan 13 Balai Penerapan Standar Instrumen dengan Kepala BSILHK. Sebelumnya pada 27 Desember 2022, Kepala BSILHK, Ary Sudijanto telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara faktual dengan Menteri LHK bersama dengan para Pejabat Eselon I lingkup KLHK.
Ary menegaskan komitmen untuk mewujudkan target kinerja tersebut dilakukan dengan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan. “Pencapaian kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan,” tegasnya.
Dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, kolaborasi dan kerja sama dengan para pihak menjadi salah satu upaya. Ary mengharapkan para Kepala Satuan Kerja lingkup BSILHK dapat mengoptimalkan dan membangun strategi-strategi yang diperlukan di tengah segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. “Kemampuan leadership dan manajemen krisis sangat dibutuhkan untuk mengatasi dinamika tantangan tersebut,” pungkas Ary.
Saat ini BSILHK telah menyusun 61 standar dan modul, sebagai bentuk komitmen BSILHK terhadap empat isu utama yaitu: UU Cipta Kerja, IKN, FOLU Net Sink, dan Ekonomi Sirkular.
Sebagai contoh, terkait UUCK yang difokuskan pada perizinan berusaha, standar yang diciptakan tidak hanya menjamin kemudahan namun juga memastikan tumbuhnya investasi dan usaha ramah lingkungan. Terdapat 14 standar yang telah disusun untuk UUCK khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi instrumen perizinan berbasis proteksi lingkungan.
Dalam upaya implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, BSILHK merancang 10 standar dan 6 manual panduan, seperti panduan konversi luasan ke volume CO2 ekuivalen secara tepat, validitas penghitungan emisi dan serapan karbon, hingga standar monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana operasional FOLU Net Sink. Diharapkan Indonesia dapat mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Selain itu, kerja BSILHK terhadap agenda IKN antara lain dengan menghasilkan dokumen standar IKN untuk terlaksananya pembangunan IKN sebagai Forest City dan Smart City. Kedua Konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan IKN yang nyaman untuk dihuni sekaligus untuk bekerja.
Saat ini telah dirancang 19 standar khusus terkait IKN dan ekonomi sirkular seperti desain dan proses konstruksi ramah lingkungan, menjamin biodiversitas terjaga, pasokan air baku dan energi terpenuhi dan layak konsumsi, hingga terbangunnya hutan tropika basah.
Terkait kerja ekonomi sirkular, BSILHK lebih mengarahkan kepada praktik efisiensi sumber daya, serta pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penerapan pengelolaan limbah tidak lagi sebatas 3R namun dikembangkan menjadi 9R yaitu rethink, refuse, reduce, recycle, reuse, replace, replant, refill, dan repair. Dengan demikian akan tumbuh budaya ramah lingkungan di kalangan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan menuju Indonesia Maju.
Sumber: bsilhk.menlhk.go.id
Ditulis ulang oleh: Faisal Fadjri
Editor: Alifa Zahra Adhyana